MAGELANG, suaramerdekakedu.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Magelang mendapat sorotan kritis dari pengelola sekolah. Kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa itu dinilai menimbulkan sejumlah persoalan baru di lapangan, mulai dari banyaknya makanan terbuang, bertambahnya beban kerja guru, hingga merosotnya pendapatan pedagang kantin.
SMP Negeri 2 Mertoyudan menerima sekitar 700 porsi makanan setiap hari untuk siswa kelas 7 hingga 9 serta para guru. Person in Charge (PIC) MBG sekolah itu, Septi, menyebut jumlah ompreng yang kembali dengan makanan tersisa berkisar 100 hingga 200 buah per hari. Angka tertinggi tercatat pada hari ujian atau ketika sekolah menggelar kegiatan lain.
“Ya saya cuma melihatnya itu kalau dari 700 ompreng yang balik itu paling banyak. paling pol misalnya pas benar-benar ada acara sama pas ujian itu ya sekitar 200 ompreng, itu kan udah banyak. Tapi kan 500-nya kemakan. Tapi kalau murni full kemakan semua memang belum pernah. Saya pastikan belum pernah, pasti ada yang tidak mau makan,” ujar Septi di lokasi (22/09).
Septi menilai sisa makanan tidak berkaitan dengan mutu gizi, melainkan dengan selera siswa terhadap menu berbahan alami atau real food. Sayuran menjadi komponen yang paling sering dikembalikan.
“anak sekarang itu real food itu jarang ada yang mau. Susah sekali real food, padahal kan kalau MBG kan isinya real food itu, real food semua. Lah anak-anak itu ya kalau menulis di kertas masukan ya mintanya ya yang katsu, mintanya ya mie ayam. Request-an gitu,” katanya.
Selain soal selera siswa, Septi menyoroti pengelolaan program yang sepenuhnya dibebankan kepada guru. Sekolah membentuk tim internal berisi sekitar lima guru. Mereka bertugas membagikan ompreng, menghitung jumlah porsi, dan melakukan uji organoleptik terhadap makanan yang tiba.
“Saya juga baru tahu kalau yang ngurus-ngurus kayak gini tuh gurunya. Tak kirain ada bagian sendiri. Jadi kayak operator, itu di sekolah itu tugas tambahan guru semua. Jadi tidak ada terus nganu sendiri gitu. Sebenarnya kalau memang mau dimaksimalkan ya ada tim yang ke sini sendiri kek gitu. biar jalan sendiri,” ungkapnya.
Mengenai pengaruh program terhadap capaian akademik siswa, Septi mengatakan sekolah belum pernah mengukurnya secara berbasis data karena instrumen evaluasi belum tersedia.
“Kalau pengujian secara data gitu nggih, itu belum pernah dilakukan, belum ada form-nya dan seterusnya itu belum ada. Jadi belum ini, kayak Posyandu misalnya kayak gitu kan enggak ada toh ini,” jelasnya.
Keluhan senada datang dari jenjang madrasah ibtidaiyah. Kepala MI Muhammadiyah Danurejo, Novi Indah Fauzia, menyebut program ini menambah repot guru, terutama untuk siswa kelas 1 hingga 3 yang belum terbiasa makan secara mandiri.
“Wah ya tetap. gurunya lagi! Yang dikasih pekerjaan. Daripada ribet, itu disuruh membawa kotak makan gitu toh, suruh masukin, membawa. Tapi ya namanya MBG kan tetap enggak awet, pulang ya tetap basi, nggih toh? Iya, tetap mubazir. Jatuh-jatuhnya ya tetap mubazir,” tutur Novi di lokasi (22/09).
Menurut Novi, makanan sisa yang dibawa pulang siswa kerap sudah basi sebelum sempat dikonsumsi. Sebagian di antaranya berakhir sebagai pakan unggas milik guru maupun orang tua murid.
“Kadang guru kan punya unggas toh. Nah, iya itu, menggemukkan unggasnya guru! Terus anak-anak membawa kotak makan, ya tetap kalau dibawa pulang kan basi. Ya tetap buat makanan di rumah,” ujarnya.
Ia juga mempersoalkan jadwal pengantaran makanan dari SPPG Danurejo yang tiba sekitar pukul 07.30 hingga 08.00 WIB. Waktu tersebut berpotensi mengganggu pelaksanaan Shalat Dhuha dan kegiatan belajar mengajar di kelas.
Dampak lain dirasakan kantin sekolah yang dikelola wali murid. Sebelum MBG berjalan, kantin di MI Muhammadiyah Danurejo menjual soto, bakso, hingga mie ayam. Setelah makanan gratis dari pemerintah hadir, dagangan mereka kehilangan pembeli.
“Kasihan tuh kantin gitu loh. Kantin tuh kan wali murid ya kalau sini, yang jaga wali murid. Kalau dulu sebelum ada MBG kan di sini jualan soto, bakso, mie ayam, dan sebagainya. Lah semenjak ada MBG kan pendapatan mereka juga berkurang. kasihan,” katanya.
Novi berpendapat anggaran besar program ini akan lebih tepat sasaran jika dialihkan untuk kesejahteraan guru ketimbang dibelanjakan untuk makanan yang banyak terbuang.
“Harusnya MBG itu dijadikan di pendidikan atau di gurunya atau gimana gitu kan. Kalau diutamakan kan harusnya gurunya. Mereka akan lebih semangat untuk ngajarnya, ya toh? Malah MBG Kayak tidak ada manfaatnya,” tegas Novi.
Septi dan Novi sama-sama mengakui program MBG punya niat baik serta tujuan jangka panjang yang positif, seperti meningkatkan konsentrasi belajar dan memantau tumbuh kembang siswa lewat pengukuran ala Posyandu. Meski begitu, keduanya berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan teknis di lapangan. Salah satunya dengan melibatkan tenaga operasional khusus di luar guru, agar program berjalan efektif tanpa membebani sekolah.
