BANTUL, suaramerdekakedu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengakhiri kontrak seorang pengawas keuangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bantul. Pemecatan ini terjadi setelah video yang bersangkutan menampilkan ejekan terhadap seorang siswi yang menjadi korban keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) di Karo, Sumatera Utara, menjadi viral di platform media sosial. BGN menilai bahwa pernyataan tersebut menggambarkan kurangnya empati terhadap individu yang terkena dampak isu keamanan pangan. Keputusan untuk memberhentikan dilaporkan diambil setelah prosedur penanganan yang tepat dilakukan.
Koordinator Regional BGN DIY, Wirandita Gagat Widyatmoko, menyatakan bahwa kejadian ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena anggota yang terlibat dalam program MBG tidak hanya diharapkan memiliki keahlian teknis. Mereka juga harus mampu mempertahankan etika, menunjukkan empati, memiliki sensitivitas, dan tanggung jawab dalam cara berkomunikasi.
“Kami sangat menyangkan adanya pernyataan itu. Setelah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, yang bersangkutan kini sudah diberhentikan. Ini harus dijadikan pelajaran untuk seluruh tim bahwa bekerja dalam Program MBG bukan hanya tentang keterampilan teknis, tapi juga tentang menjaga etika, empati, sensitivitas, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi,” tegas Gagat dalam pernyataan tertulisnya yang dikutip pada hari Senin (21/9) dikutip dari Tv One News.
BGN DIY mengingatkan seluruh anggota SPPG untuk lebih waspada dalam menggunakan platform media sosial serta dalam mengeluarkan pernyataan di publik. Gagat menjelaskan bahwa pernyataan dari anggota SPPG dapat memengaruhi pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan Program MBG secara keseluruhan.
“Kita perlu memahami betapa sensitifnya isu yang sedang dialami masyarakat. Jangan sampai isu yang seharusnya menjadi pelajaran bersama justru dikomentari dengan cara yang kurang pantas. Perasaan empati dan saling menghormati harus menjadi bagian dari budaya kerja kita,” ungkap Gagat dikutip dari Tv One News.
Meningkatnya perhatian publik terhadap Program MBG perlu direspon dengan perbaikan dalam kinerja, disiplin, keamanan makanan, kualitas produk, layanan, dan komunikasi. Di tingkat nasional, BGN juga terus melakukan peningkatan dalam tata kelola SPPG dengan menekankan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) sebagai prioritas utama. Kasus tersebut seharusnya tidak hanya menjadi masalah individu, melainkan harus dijadikan evaluasi seluruh tim.
