INTERNASIONAL, kedu.suaramerdeka.com – Eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah mencapai titik kritis seiring penguatan militer besar-besaran oleh Amerika Serikat (AS). Pada Selasa (20/1/2026), Pentagon resmi mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln beserta seluruh kekuatan kelompok penyerangnya ke wilayah operasi Komando Pusat (CENTCOM) AS.
Langkah Washington ini dibarengi dengan pengerahan ratusan jet tempur ke Yordania serta peningkatan aktivitas logistik udara di kawasan Samudra Hindia. Manuver USS Abraham Lincoln yang melintasi Selat Malaka tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bagi Teheran di tengah memanasnya situasi geopolitik.
Peringatan Keras dari Teheran
Merespons langkah militer AS, Presiden Iran Masoud Pezeshkian memberikan peringatan terbuka. Melalui pernyataan di media sosial X, Pezeshkian menegaskan bahwa Republik Islam Iran tidak akan ragu melancarkan “perang skala penuh” jika AS nekat menyerang kedaulatan Iran, terutama jika serangan tersebut menyasar Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Ketegangan ini semakin memuncak setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan pernyataan tajam dengan menyebut Khamenei sebagai “orang sakit” dan secara terbuka menyerukan perlunya perubahan kepemimpinan di Iran.
Krisis Domestik dan Tuduhan Intervensi
Di dalam negeri, Iran tengah diguncang gelombang unjuk rasa antipemerintah paling mematikan sejak Revolusi Islam 1979. Protes yang awalnya dipicu oleh kesulitan ekonomi kini bertransformasi menjadi tuntutan pengakhiran pemerintahan ulama.
Ayatollah Ali Khamenei menuduh AS dan Israel sebagai dalang utama di balik kekerasan yang mengguncang negaranya. Ia menyebut Presiden Trump sebagai “penjahat” yang terlibat langsung dalam pemberontakan tersebut. “Kekuatan asing telah memicu ketidakstabilan dan menyebabkan jatuhnya ribuan korban jiwa,” tegas Khamenei.
Ultimatum dan Penangkapan Massal
Terkait situasi keamanan dalam negeri, Kepala Kepolisian Iran, Jenderal Ahmad-Reza Radan, mengeluarkan ultimatum kepada para demonstran. Pemerintah memberikan waktu tiga hari bagi mereka yang terlibat kerusuhan untuk menyerahkan diri guna mendapatkan keringanan hukuman.
“Para pemuda yang terlibat adalah individu yang tertipu, bukan tentara musuh. Sistem Republik Islam akan memperlakukan mereka dengan kelonggaran jika bersikap kooperatif,” ujar Radan, sebagaimana dikutip dari Aljazeera.
Namun, data di lapangan menunjukkan situasi yang kontras. Meski otoritas Iran menyebut hanya 3.000 orang yang ditangkap, kelompok pembela Hak Asasi Manusia (HAM) melaporkan angka yang jauh lebih besar, yakni lebih dari 24.000 penangkapan di seluruh penjuru negeri.
Hingga saat ini, dunia internasional terus memantau dengan cemas apakah eskalasi di Selat Malaka dan ancaman dari Teheran ini akan berujung pada konfrontasi bersenjata yang lebih luas di kawasan yang selama ini dikenal sebagai “kotak korek api” dunia tersebut. (HIL)
