JAKARTA, suaramerdekakedu.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan mendapat sokongan krusial dari militer Jepang. Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan apresiasi secara langsung atas bantuan armada udara dan personel militer Negeri Sakura tersebut saat mendatangi lokasi operasi penanggulangan di Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (16/9).
Dalam kunjungan tersebut, Sjafrie meninjau langsung kapal Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) JS Kunisaki serta tiga helikopter-helikopter berat CH-47 Chinook. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Sjafrie mendengarkan paparan perkembangan operasi pemadaman di lapangan dari para personel militer Jepang.
Sebagai bentuk komitmen diplomasinya, Sjafrie bahkan melayangkan panggilan telepon khusus kepada Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi untuk menyampaikan terima kasih atas dukungan cepat yang diberikan.
“Sebagai Menteri Pertahanan, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi atas respons cepat dalam memberikan bantuan helikopter CH-47 yang dilengkapi kemampuan pemadaman kebakaran,” kata Sjafrie.
Sjafrie optimistis kolaborasi strategis ini tidak sekadar meringankan beban operasional Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi karhutla, tetapi juga memperkokoh hubungan bilateral kedua negara.
“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh kemampuan yang ada dapat digunakan untuk melindungi masyarakat, mempercepat pemadaman, dan mengurangi dampak karhutla. Itulah manfaat nyata dari hubungan baik dan diplomasi pertahanan Indonesia dan Jepang,” ucap Sjafrie.
Merujuk penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo via keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, tiga helikopter CH-47 Chinook milik Jepang dijadwalkan beroperasi aktif menangani titik api karhutla sejak 12 September hingga 19 September 2026.
Tri Budi menegaskan bahwa kehadiran armada militer asing ini sama sekali tidak menggeser kendali Pemerintah Indonesia sebagai sektor pengarah (leading sector) utama dalam operasi pemadaman.
Dukungan tersebut dipastikan berjalan berdasarkan koridor kerja sama pertahanan komprehensif (defence cooperation arrangement/DCA) yang telah ditandatangani Indonesia dan Jepang pada 4 Mei 2026. Salah satu poin inti perjanjian mencakup aspek pengelolaan bencana serta bantuan kemanusiaan (humanitarian assistance and disaster relief/HADR).
Oleh sebab itu, pengerahan armada militer Jepang dinilai murni bertumpu pada asas kemanusiaan dan kerangka diplomasi pertahanan yang utuh.
“Jadi, seluruh kemampuan nasional tetap dikerahkan. Bantuan Jepang kemudian diintegrasikan dengan seluruh operasi penanganan karhutla yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia,” tutur dia.
