MAGELANG, suaramerdekakedu.com – Universitas Tidar (Untidar) melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terus memperkuat eksistensi Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) yang saat ini resmi membuka pendaftaran calon mahasiswa baru. Program MAP berfokus pada pembelajaran dan kajian dinamika pembangunan dan tantangan pemerintahan modern dengan menawarkan solusi tata kelola yang efektif, inovatif, dan beretika.
Komitmen ini semakin jelas dengan adanya kegiatan MAP Leadership Talk Series #1 pada hari Kamis (29/10/2026) kemarin. Program ini pertama kalinya diselenggarakan dengan menghadirkan langsung para pemimpin daerah dan praktisi berpengalaman. Tujuannya adalah agar mahasiswa tidak hanya memahami teori di dalam kelas, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dari narasumber.
Dr. Phil. Arif Budy Pratama, MPA., selaku Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik menjelaskan bahwa kegiatan MAP Leadership Talk Series #1 merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa S2 Magister Administrasi Publik (MAP).
“Program ini baru tahun ini yang pertama. Kita mendapatkan atau yang berkuliah ya, di S2 MAP ada 26 mahasiswa. Jadi, ini kan sebenarnya program dari MAP yang sebenarnya yang meng-organize adalah para mahasiswa S2 MAP. Jadi, kami dosen dan juga fakultas hanya memfasilitasi saja,” ujar Arif saat diwawancarai (29/10).
Program Studi MAP Untidar memiliki berbagai keunggulan bagi calon mahasiswa. Mahasiswa nantinya dapat menyelesaikan studi melalui jalur tesis maupun non-tesis. Kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum berbasis inter dan trans-disipliner, pembelajaran berbasis keterampilan (skill-based learning), serta dilengkapi fasilitas laboratorium kelola sektor publik. Selain itu, program MAP juga menyediakan layanan pengembangan karir, kesempatan mendapatkan beasiswa, hingga menghadirkan dosen tamu serta praktisi dari kampus ternama luar negeri.
Lulusan Program Studi MAP Untidar dipersiapkan memiliki prospek kerja yang luas, mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN), dosen, peneliti, aktivis sosial politik, fasilitator dan konsultan pembangunan daerah, hingga analis kebijakan dan pembangunan.
