KEBUMEN, suaramerdekakedu.com – Langkah penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjaring pejabat daerah. Mantan Bupati Kebumen periode 2021–2024, Arif Sugiyanto, resmi masuk dalam daftar 17 orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).
Tindakan ini dibenarkan langsung oleh pihak otoritas antirasuah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi keberadaan mantan kepala daerah tersebut dalam rombongan pihak yang terjaring operasi senyap.
“Salah satunya itu, pihak yang diamankan,”katanya. Meski demikian, KPK hingga saat ini belum merinci lebih jauh perihal detail peran spesifik dari tiap-tiap individu yang ditangkap dalam operasi tersebut.
Sisi menarik dari penangkapan ini turut mengarah pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Berdasarkan pelaporan resmi terakhir yang disampaikan pada 27 Maret 2024, total kekayaan Arif Sugiyanto tercatat mencapai Rp 16,6 miliar.
Dari keseluruhan harta tersebut, porsi aset transportasi dan mesin menyumbang nilai sebesar Rp 1.535.000.000 (Rp 1,53 miliar). Uniknya, koleksi kendaraan yang dilaporkan sebagai hasil sendiri ini mencakup variasi yang sangat kontras mulai dari sepeda motor berharga terjangkau hingga kepemilikan armada penerbangan pribadi.
Rincian aset transportasi tersebut meliputi sepeda motor Honda BeAT tahun 2018 senilai Rp 3.000.000, Piaggio Vespa tahun 2014 senilai Rp 7.000.000, mobil Toyota Raize tahun 2021 senilai Rp 175.000.000, Toyota C-HR tahun 2021 senilai Rp 450.000.000, Honda Civic RS tahun 2021 senilai Rp 450.000.000, serta pesawat terbang Tecnam P92 Echo Super tahun 2002 senilai Rp 450.000.000.
Arif Sugiyanto sebelumnya memimpin Kabupaten Kebumen untuk periode 2021 hingga 2024. Setelah masa jabatannya berakhir, dirinya sempat berikhtiar untuk kembali berlaga pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, namun langkah politik tersebut tidak membuahkan hasil. Kini, di tengah dinamika hukum yang tengah berjalan, KPK terus melakukan pendalaman dan penyidikan intensif guna mengusut tuntas konstruksi perkara suap pengurusan HGB yang melibatkan belasan orang tersebut.
