TEMANGGUNG, SM Network – Berlarutnya penyelesaian kasus PD BKK Pringsurat yang hingga tiga tahun terakhir belum final membuat nasabah lembaga perbankan milik Pemkab Temanggung dan Pemprov Jateng ini depresi.
Oleh karena itu, mereka mendesak DPRD Temanggung untuk menjembatani agar gubernur dan bupati cepat memberikan solusi dan tidak sekadar janji-janji yang sekadar pepesan kosong. Kekecewaan tersebut ditumpahkan ratusan nasabah dengan menggeruduk kantor DPRD Temanggung.
Mereka membawa serta spanduk bertuliskan kecaman dan desakan, antara lain, “kembalikan uang rakyat jangan tunggu rakyat marah rakyat sudah lapar”, “BKK adalah milik Pemda tabungan/deposito dijamin oleh Provinsi Jawa Tengah kapan mau dibayar”, “mohon gubernur Jawa Tengah bapak Ganjar Pranowo cepat instrukSikan pembayaran tabungan/deposito”.
“Banyak nasabah depresi, seperti orang Ngipik Pringsurat itu teriak-teriak sendiri karena tertekan mikir uangnya tidak kembali. Bahkan ada yang meninggal namanya Mbak Ira seorang guru wiyata bakti asal Nglaruk Candiroto setelah tahu uangnya dibawa kabur pegawai BKK bernama Rian Anggi, langsung sesak napas lalu meninggal. Maka kami ke sini minta agar DPRD memfasilitasi pertemuan dengan pemilik BKK Pringsurat dalam hal ini Gubernur Jateng dan Bupati Temanggung,”ujar seorang nasabah bernama Joko Yuwono, Selasa (7/1).
Perwakilan nasabah sendiri diterima di Aula Sindoro, oleh Ketua DPRD Yunianto, Wakil Ketua Tunggul Purnomo, Ketua Komisi A. Ahmad Fauzi, dan Ketua Komisi C Slamet. Nasabah mengaku kecewa kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menjanjikan telah menyediakan dana Rp 100 miliar untuk mengembalikan dana nasabah. Namun, kenyataanya hingga kini baru dikucurkan Rp 12,9 miliar dan malah berhenti di tengah jalan tanpa ada penjelasan apapun, padahal jumlah nasabah ada 9.000 orang lebih.
“Kami kecewa dengan Gubernur Ganjar, yang menjanjikan telah menyediakan dana Rp 100 miliar untuk mengembalikan dana nasabah. Pada tahap awal dijanjikan Rp 25 miliar dibayarkan 2019, namun kenyataanya hingga kini baru dikucurkan Rp 12,9 miliar sampai bulan Juni dihentikan tidak ada kabar kelanjutannya. Kami menuntut uang dana nasabah harus dikembalikan utuh,”katanya.
Akan Geruduk Kantor
Jika tuntutan mereka tidak segera direalisasikan maka seluruh nasabah akan datang Kantor BKK Pringsurat untuk mencairkan dana secara serentak pada tanggal 4 Februari 2020. Hal itu sesuai dengan tanggal yang tertera di giro bilyet dan deposito bahwa pembayaran mulai ditangani pada tanggal tersebut, jika Kantor BKK Pringsurat tutup, nasabah akan datang ke kantor Setda.
“Tanggal 4 Februari kita akan mengambil uang di Kantor BKK Pringsurat, secara besar-besaran kalau nanti tidak ada di situ kita akan ke Setda, ke Bagian Perekonomian untuk mengambil dana nasabah. Kalau tidak ada uang maka kita akan geruduk Kantor Bupati,”katanya.
Sukarsono nasabah lain menuturkan, tuntutan hanya meminta kepastian realisasi pengembalian uang mereka yang hilang entah kemana setelah BKK Pringsurat kolaps, dan terkuak ada kebobrokan sistem maupun praktik korupsi secara massif di lembaga plat merah ini. Dia menggarisbawahi bahwa kunci pencairan adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, maka dia meminta DPRD untuk menagihkan dan mengingatkan GUbernur agar cepat diselesaikan.
“Kunci pencairan ada di Gubernur sehingga Bupati bisa mencairkan, infonya BKK Pringsurat tidak bisa ikut merger maka kami minta terus bagaimana langkah selanjutnya, sementara kalau dilikuidasi harus ada pembubaran. Tanpa difasilitasi dewan kita nggak bakal bisa ketemu Gubernur, dan kami pun tidak ada urusan dengan gugat menggugat di Pengadilan ini kok malah kayak mau di adudomba. Urusan nasabah hanya mana uang kami,”katanya.
Direktur BKK Pringsurat Ariwinda mengatakan bahwa pada tahun 2019 dijadwalkan pencairan dana nasabah sebesar Rp 25 miliar dari Rp 100 miliar yang dijanjikan oleh Gubernur. Pencairan melalui Bank Jateng. Namun, pencairan baru sekitar Rp 13 miliar yang terakhir ditransfer pada bulan Juni 2019.
“Pencairan dana sebesar Rp 25 miliar yang kemarin dijanjikan oleh Bapak Gubernur itu harusnya Februari selesai tapi dalam kenyataannya bulan Juni terakhir kami hanya bisa mencairkan sebesar Rp 13 miliar. Setelah itu, kami kurang tahu apa alasan dihentikannya pencairan, karena dana tersebut ditransfer lewat BPD, sama sekali tidak lewat BKK, kami hanya menyiapkan data nasabah saja untuk pencairan,”katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto berjanji akan mengawal dengan baik permasalahan BKK Pringsurat ini, antara lain berkoordinasi dan pendampingan nasabah bertemu Bupati Temanggung, DPRD Provinsi Jateng dan Gubernur Ganjar Pranowo. Langkah konkrit harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah.
Raditya Yoni A
