TEMANGGUNG, SM Network – Irbid I Inspektorat Pengawas Daerah (Itwasda) Polda Jateng, AKBP Wahyu Wim Hardjanto mengatakan, bahwa pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mendorong sejumlah polres agar mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK). Untuk itu setiap polres diminta untuk tertib baik dalam hal administrasi maupun kecapakan setiap personilnya untuk tidak melakukan korupsi.
“Kita terus mendorong polres-polres mendapatkan predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Harapan dari Kapolda tahun ini Polda Jateng minimal mendapatkan WBK lebih dari tahun sebelumnya, di mana tahun 2019 kemarin termasuk sangat minim perolehan WBK, dari 20 polres 3 satker hanya lolos 3 WBK, yakni Polres Cilacap, Polres Semarang dan Biro SDM Polda Jateng,”katanya, dalam acara “Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi” di Polres Temanggung, Rabu (29/1).
Menurut Wahyu, hal ini merupakan tantangan, bagaimana mendorong agar wilayah polres-polres ini semakin banyak yang mendapatkan predikat WBK, sehingga Polda Jateng bisa bersaing dengan Polda tipa A lainnya seperti Jatim, Jabar, dan Polda Metro Jaya. Dikatakan, jika Jateng dibandingkan denga Polda Jatim masih kalah, karena Jatim sudah lebih dari 15 yang mendapatkan WBK, bahkan sudah ada 2 yang mendapatkan predikat birokrasi bersih melayani.
Sampai saat ini Jateng baru mendapatkan 6 WBK tahun 2018 ditambah 2 WBK polres dan satu satker sehingga total baru 9 WBK. Mantan Kapolres Temanggung ini menilai Polres Temanggung yang telah mempunyai markas komando relatif baru, ini suatu modal dalam zona integritas, karena zona integritas ini tidak bisa dipisahkan dari melayanai masyarakat ditunjang dengan sarana dan prasarana.
“Sekarang sarana prasarananya sudah siap, tinggal sekarang menata sistemnya bagaimana dan komitmennya. Karena zona integritas suatu predikat yang diberikan kepada sutau instansi yang berkomitmen untuk mewujudkan wilayah kerjanya bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani,” katanya.
Kapolres Temanggung AKBP Muhamad Ali menyampaikan deklarsi pencanangan pembangunan zona intergritas ini merupakan langkah awal dalam rangka mengatasi dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dengan adanya zona tersebut Polres Temanggung berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek sangat penting dalam pelayanan.
“Antara lain, yaitu standar pelayanan survei kepuasan masyarakat, reward dan punishment terhadap kinerja personel, sarana dan prasarana ruang pelayanan, mengelola dan inovasi pelayanan publik. Kemudian melibatkan stakeholder dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan khususnya penyusunan standar pelayanan,”katanya.
Raditia Yoni A
