WONOSOBO, SM Network – Polemik pembebasan lahan megaproyek pembangunan Bendungan Bener yang mencakup dua Kabupaten yakni Wonosobo dan Purworejo masih terus berlanjut. Warga terdampak Bendungan Bener di wilayah Wonosobo yakni Desa Burat, Gadingrejo dan Bener Kecamatan Kepil mengaku resah karena sampai saat ini belum ada kejelasan nilai pembebasan lahan meski telah dibahas sejak 2018 lalu. “Kami tidak menolak pembangunan Bendungan Bener, tapi kami butuh kejelasan berapa nominal yang diberikan pemerintah untuk pembebasan lahan.
Jangan sampai pembebasan lahan seperti yang terjadi di Purworejo, tanah warga hanya di hargai 50 sampai 60 ribu permeternya,” ungkap Cahyono (45) warga Desa Burat saat di wawancarai paska aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Menurutnya, warga terdampak bendungan Bener khawatir nilai pembebasan lahan tidak sesuai dengan harga jual di wilayah tersebut.
Pasalnya, sebagian warga terdampak berprofesi sebagai petani yang harus mendapatkan lahan pengganti untuk tetap bisa bertahan hidup. Kepala Desa Burat, Gunawan Setiadi mengatakan, pembahasan terkait nilai ganti untung untuk pembebasan lahan sudah dibahas sejak 2018 lalu, namun sampai kini belum ada kejelasan nilai pembebasan lahan sehingga meresahkan warga. Menurut penuturanya, pemerintah terkait masih terkendala dalam pengumpulan dokumen-dokumen untuk pembebasan lahan.
Audiensi
Menyikapi keresahan warga tersebut, dirinya sudah beraudiensi dengan DPRD Wonosobo serta Pemerintah Daerah. “ Warga resah karena belum ada kejelasan, harapanya dalam waktu dekat ini sudah ada kejelasan nilai pembebasan lahan. Namun untuk nilai pembebasan lahan juga sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dulu dengan warga terdampak, jangan sampai diputuskan secara sepihak yang tentunya merugikan warga,” tegasnya.
Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Wonosobo Suwondo Yudhistiro dalam kunjunganya ke Kecamatan Kepil, Senin (27/1) mengatakan, Pemerintah Daerah khususunya Kecamatan Kepil untuk serius melakukan pengawalan terhadap proses pembangunan Bendungan Bener. “Pemerintah harus serius dalam mengawal pembangunan Bendungan Bener.
Beberapa waktu lalu kami sudah menerima aspirasi dari beberapa tokoh masyarakat, bahwasanya belum ada kejelasan nilai ganti untung untuk warga yang terdampak pembangunan Bendungan,” tegasnya. Keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal pembangunan Bendungan Bener menurutnya penting dilakukan sehingga masyarakat terdampak tidak dirugikan serta tidak terjadi masalah yang berkepanjangan dikemudian hari.
Adhib Annas M
