INTERNASIONAL, kedu.suaramerdeka.com– Gelombang pembersihan di internal militer Tiongkok mencapai puncaknya setelah Jenderal senior Zhang Youxia resmi dinyatakan berada dalam penyelidikan. Kabar ini mengonfirmasi kelanjutan aksi sapu bersih antikorupsi yang dilancarkan Presiden Xi Jinping terhadap jajaran petinggi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).
Zhang Youxia bukan sosok sembarang. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC) dan selama ini dikenal sebagai loyalis sekaligus sekutu militer terdekat Presiden Xi. Namun, kedekatan tersebut tidak membuatnya kebal dari bidikan hukum.
Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Sabtu mengumumkan bahwa Zhang Youxia bersama Liu Zhenli, Kepala Staf Departemen Staf Gabungan CMC, tengah diperiksa atas dugaan pelanggaran berat terhadap disiplin dan hukum negara.
Dilansir dari The Guardian, kebocoran data nuklir berdasarkan laporan The Wall Street Journal, tuduhan yang menjerat Zhang tergolong sangat serius. Ia diduga telah membocorkan informasi strategis mengenai program senjata nuklir Tiongkok kepada Amerika Serikat. Selain itu, Zhang juga disinyalir menerima suap untuk memuluskan promosi sejumlah perwira tinggi.
Kejatuhan Zhang merupakan peristiwa luar biasa karena ia adalah jenderal aktif kedua di Komisi Militer Pusat yang dicopot sejak era Revolusi Kebudayaan. Sosoknya pun sudah lama menghilang dari sorotan publik sejak kunjungan resminya ke Moskow pada 20 November tahun lalu.
Dampak Modernisasi Militer Sejumlah analis keamanan internasional memantau ketat perkembangan ini. James Char, pakar keamanan dari Singapura, menilai langkah berani Xi Jinping ini sebagai respons terhadap kritik yang menyebut kampanye antikorupsi militer selama ini bersifat tebang pilih.
Meski diwarnai pembersihan petinggi, Tiongkok diprediksi tetap akan fokus pada target besar yang dicanangkan Xi Jinping, yakni menuntaskan modernisasi militer pada 2035 dan menjadi kekuatan militer kelas dunia pada 2049.
Sejauh ini, pembersihan besar-besaran di tubuh militer Tiongkok tercatat telah menyeret delapan jenderal tinggi dan dua mantan Menteri Pertahanan sejak Oktober 2025. Langkah tegas ini dikhawatirkan dapat memperlambat pengadaan persenjataan canggih serta berdampak pada pendapatan perusahaan pertahanan besar di Negeri Tirai Bambu tersebut. (hil)
