NASIONAL, kedu.suaramerdeka.com– Upaya percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di kantor Sekretariat Kabinet, Kamis (15/1) sore.
Pertemuan strategis tersebut dilakukan guna menindaklanjuti arahan langsung Presiden Prabowo Subianto pascakunjungan kerja ke Nusantara di awal pekan. Basuki memaparkan progres terkini sekaligus menyelaraskan langkah koordinasi terkait pengembangan pusat pemerintahan baru tersebut.
Fokus Fasilitas Legislatif dan Yudikatif
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Kepala Negara menaruh atensi besar pada ketersediaan gedung-gedung pemerintahan. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan pada Selasa (13/1), Presiden menekankan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada eksekutif, tetapi juga menyasar lembaga legislatif dan yudikatif.
“Presiden menekankan pentingnya mempercepat penyediaan fasilitas bagi lembaga legislatif dan yudikatif. Target besar pemerintah adalah seluruh infrastruktur pendukung pilar pemerintahan tersebut sudah siap digunakan secara fungsional pada tahun 2028,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di Malang, sebagaimana dikutip pada Jumat (16/1).
Dua Catatan Kritis Presiden
Meski mengapresiasi progres yang berjalan, Presiden Prabowo memberikan dua catatan penting sebagai bahan evaluasi bagi OIKN.
Pertama, Penyempurnaan Desain: OIKN bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diminta untuk mengkaji ulang desain bangunan agar lebih mengedepankan aspek fungsionalitas dan efektivitas ruang.
Kedua, Efisiensi Waktu: Proses konstruksi harus dipantau secara ketat guna memastikan ketepatan waktu tanpa mengurangi kualitas bangunan.
Menuju Tata Pemerintahan Utuh
Langkah akselerasi ini diambil agar tiga pilar utama pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dapat segera beroperasi secara utuh di Nusantara. Sinkronisasi antara Sekretariat Kabinet dan OIKN diharapkan mampu memangkas hambatan birokrasi dalam proses pembangunan fisik di lapangan.
Dengan pengawasan ketat dari pemerintah pusat, IKN diharapkan tidak hanya menjadi simbol kemajuan bangsa, tetapi juga pusat pemerintahan yang efisien dan modern sesuai dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (HIL)
