Bawaslu Ajak Media Ikut Awasi Tahapan Kampanye dan Pemungutan Suara

PURWOREJO – Bawaslu Kabupaten Purworejo mengajak media untuk turut aktif melakukan pengawasan pada setiap proses Pemilu Tahun 2024.

Ajakan itu disampaikan pada kegiatan sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema “Peran Wartawan dan Admin Media Sosial Dalam Pengawasan Tahapan Kampanye dan Pemungutan Suara Pemilu 2024 di Kabupaten Purworejo” di gedung pertemuan Hotel Sanjaya Inn, Selasa (16/1).

“Kami mengundang wartawan, pegiat media sosial, dan Mafindo, kami menekankan bahwa melalui forum ini kami meminta, mengajak pegiat media baik wartawan maupun media sosial untuk terlibat aktif dalam mensosialisasikan tahapan Pemilu, terutama tahapan kampanye ini, karena kita ketahui media memiliki peran besar, untuk menyampaikan informasi,” kata Komisioner Bawaslu Purworejo, Rinto Hariyadi yang juga menjadi narasumber pada acara sosialisasi.

Dalam penyampaian informasi terkait Pemilu, diharapkan media bisa lebih berhati-hati agar tidak terjerat pelanggaran dalam pemberitaannya.

“Harapannya bahwa untuk pegiat media, hari ini lebih hati-hati dalam memberitakan, karena pemberitaan harus adil, berimbang, dan memberi kesempatan yang sama kepada semua peserta Pemilu, jangan sampai terjebak dalam pelanggaran-pelanggaran tertentu yang mengurangi kualitas pemberitaan. Pegiat media ikut menginformasikan, tahapan-tahapan, larangan saat kampanye, sehingga masyarakat, dan peserta Pemilu tahu,” terang Rinto.

Pada kesempatan itu, Rinto juga menyampaikan terkait kampanye rapat umum dan kampanye di media massa.

“Kampanye rapat umum dan di media massa, itu 21 hari sebelum masa tenang, yaitu 21 Januari-10 Februari 2024. Untuk tahapan ini kami fokus pada pelanggaran netralitas, dimana karena rapat umum melibatkan banyak orang, maka kami fokus mengamati pihak-pihak yang dilarang tetapi ikut kegiatan kampanye rapat umum. Kami juga fokus mengamati materi kampanye, karena dilarang menyampaikan isu SARA, ujaran kebencian, menghasut dan sebagainya,” jelasnya.

Selain Rinto, pada kesempatan itu juga menghadirkan 3 narasumber lainnya yakni Komisioner Bawaslu, Widya Astuti, Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Purworejo, Lukman Khakim, dan pihak Bakesbangpol Purworejo. Turut hadir Ketua PWI Purworejo, Aris Himawan dan Ketua Pewarta Purworejo F Daniel Raja Here.

Widya pada kesempatan itu menyampaikan jika untuk layanan disabilitas pada pemungutan suara bisa dilakukan pendampingan.

“Untuk pendamping harus mengisi, ada formulir c pendamping. Pendamping harus merahasiakan pilihan yang didampingi, jika tidak ada pendampingi bisa didampingi KPPS, tapi tetap harus mengisi formulir c pendamping,” terangnya.

Selain itu, Widya juga membahas soal penghitungan suara dan ketegori surat suara yang rusak.
Sementara itu, Lukman menyampaikan bahwa indeks Kabupaten Purworejo menempati ranking 18 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia soal kerawanan Pemilu.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan