TEMANGGUNG, SM Network-Ancaman pengambilan uang atau dana nasabah BKK Pringsurat secara besar-besaran (rush money), dikhawatirkan bisa berdampak kurang baik bagi dunia perbankan khususnya di Kabupaten Temanggung. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Tunggul Purnomo menyikapi gejolak di BKK Pringsurat yang tak kunjung usai.
“Rush money itu penarikan hak (uang) nasabah secara besar-besaran, dan dampaknya tidak menguntungkan tapi merugikan bagi dunia perbankan. Kalau rush money-nya pada BKK Pringsurat maka dampak negatifnya tidak hanya kepada pemerintah daerah, baik Pemprov Jateng maupun Pemkab Temanggung, tapi juga kepada bank pelat merah lain,”ujarnya kemarin.
Menurut dia nanti yang berkembang di masyarakat justru pasti akan ada seruan berbunnyi jangan lagi percaya dengan bank milik pemerintah daerah. Jika hal itu terjadi tentu akan menjadi preseden buruk bagi perbankan pelat merah. Namun rakyat juga tidak bisa disalahkan karena dalam hal ini nasabah telah menjadi korban.
“Kalau terjadi rush money di BKK Pringsurat imbasnya tidak kecil. Bisa jadi nanti yang nabung di BPR BKK Temanggung ikut-ikutan, bisa juga nanti yang punya simpanan uang di Bank Pasar menarik uangnya. Maka kacau balau Temanggung, jadi risikonya tidak ringan. Oleh karena itu kita cari jalan keluar bareng-bareng, tapi benar-benar ada titik akhir,”katanya.
Kendati demikian, dia bisa memahami keresahan ribuan nasabah BKK Pringsurat yang uangnya tidak bisa ditarik lantaran bobroknya manajemen dan terjadinya korupsi berjamaah. Meski sejumlah orang yang bertanggung jawab mulai direktur dan direktur utama serta dua staf telah dijebloskan dalam penjara namun, persoalan ini tak kunjung usai, bahkan setelah tiga tahun berlalu.
“Saya mendengar, saya melihat, saya merasakan yang diharapkan para nasabah ini cukup dengan kepastian uangnya kembali. Pak Ganjar (Gubernur Jateng), sudah mengatakan, aja kuatir ora-orane ora dibayar, uang pasti saya bayarkan. Pak Ganjar sudah sampaikan uang saya sediakan dari yang Rp 25 miliar dan Rp 100 miliar. Tapi ya kapan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi kapan ya kan, maka butuh satu kepastian,”tegasnya.
Maka untuk penyelesaikan ini Tunggul mengusulkan agar diagendakan nasabah bersama dengan DPRD menemui Bupati Hadik. Dia meminta agar Bupati bersikap, bertindak, dan meminta kepastian kepada Gubernur Ganjar, agar jangan memberi harapan palsu. Perwakilan nasabah BKK Pringsurat Joko Yuwono menuturkan, karena persoalan tak kunjung menemui titik temu.
Sebagaimana pencairan yang dijanjikan Ganjar Rp 100 miliar, dengan alokasi Rp 25 miliar tahun 2019 tidak terelasisasi 100 persen, sebab hingga Juni pencairan sudah terhenti tanpa alasan pasti dan baru cair Rp 12,9 miliar. Oleh karenanya sekitar 9.000-an nasabah mengancam akan melakukan penarikan uang secara besar-besaran di BKK Pringsurat pada tanggal 4 Februari 2020. Hal itu sesuai dengan tanggal yang tertera di giro bilyet dan deposito bahwa pembayaran mulai ditangani pada tanggal tersebut, jika Kantor BKK Pringsurat tutup, nasabah akan datang ke kantor Setda, bahkan bertekad menggeruduk Kantor Bupati Hadik.
“Tanggal 4 Februari kita akan mengambil uang di Kantor BKK Pringsurat, secara besar-besaran kalau nanti tidak ada di situ kita akan ke Setda, ke Bagian Perekonomian untuk mengambil dana nasabah. Kalau tidak ada uang maka kita akan geruduk Kantor Bupati,”katanya.
Raditya Yoni A
