INTERNASIONAL, kedu.suaramerdeka.com– Rencana ambisius Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menguasai Greenland kini memicu polemik hebat di Washington. Sejumlah politisi senior dari Partai Republik maupun Demokrat mengeluarkan peringatan keras bahwa langkah militer apa pun untuk mengambil alih wilayah otonom Denmark tersebut bakal memicu konfrontasi langsung dengan aliansi NATO.
Anggota Parlemen AS dari Partai Republik, Michael McCaul, menegaskan bahwa intervensi militer terhadap Greenland merupakan langkah fatal yang dapat mengakhiri eksistensi NATO. Menurutnya, serangan terhadap sekutu sendiri akan memicu Pasal 5 NATO—prinsip pertahanan kolektif di mana serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi.
“Jika dia (Trump) melakukan invasi militer, itu akan membalikkan Pasal 5 NATO dan memicu perang dengan aliansi itu sendiri. Pada intinya, itu akan menghapus NATO sebagaimana yang kita kenal,” ujar McCaul dalam program “This Week” di jaringan televisi ABC, Minggu waktu setempat.
Akses Militer Sudah Terjamin
McCaul, yang merupakan Ketua Emeritus Komite Urusan Luar Negeri Parlemen, mengakui Greenland memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi keamanan nasional AS. Namun, ia menekankan bahwa invasi sama sekali tidak diperlukan karena AS sudah memiliki perjanjian yang memberikan akses militer penuh di pulau tersebut.
“Faktanya, Presiden sudah memiliki akses militer penuh ke Greenland untuk melindungi kita dari ancaman apa pun. Jika ingin menempatkan lebih banyak personel di sana, kita bisa melakukannya tanpa perlu invasi. Masalahnya, saat ini saya tidak melihat ada penjual yang bersedia (melepas Greenland),” imbuhnya.
Tudingan “Perebutan Lahan” dan Sumber Daya
Senada dengan McCaul, Senator Partai Demokrat Chris Van Hollen justru menuding motif di balik ambisi Trump bukanlah murni soal keamanan nasional. Ia menilai alasan keamanan yang dilontarkan Gedung Putih hanyalah kedok untuk menguasai kekayaan alam Greenland.
“Ini bukan tentang keamanan, ini tentang perebutan lahan. Donald Trump ingin menguasai mineral dan sumber daya alam di Greenland,” tegas Van Hollen.
Ia membandingkan ambisi ini dengan kebijakan Trump terhadap Venezuela, yang menurutnya lebih didorong oleh kepentingan sumber daya ketimbang urusan pemberantasan narkotika. Van Hollen pun mendesak Kongres untuk mengambil langkah tegas guna membatasi kewenangan Presiden.
Desakan Resolusi Kekuatan Perang
Guna mencegah eskalasi militer, Van Hollen mengusulkan agar Kongres memberlakukan Resolusi Kekuatan Perang (War Powers Resolution). Langkah ini mencakup pemotongan anggaran yang bisa digunakan untuk operasi militer di Greenland.
Namun, ia juga menyentil rekan-rekannya di Kongres yang dianggap kurang bernyali dalam menghadapi kebijakan luar negeri Trump yang agresif. “Banyak kolega Republik berbicara besar, tetapi mundur saat pemungutan suara tiba. Mereka harus berhenti memberikan cek kosong kepada Donald Trump,” kritiknya.
Selain isu Greenland, Van Hollen juga mengkritik ancaman intervensi militer AS terhadap Iran di tengah gelombang demonstrasi di negara tersebut. Ia menekankan bahwa meski AS mendukung gerakan pro-demokrasi, pengerahan militer untuk menggulingkan rezim bukanlah langkah yang tepat. (HIL)
