WONOSOBO, SM Network – Membengkaknya anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), anggaran penghasilan Perangkat Desa dan anggaran belanja langsung yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020, berimbas pada ketidak mampuan pemerintah membiayai penerima bantuan BPJS Kesehatan. Sedikitnya, 21 ribu penerima bantuan BPJS terpaksa dihentikan mulai 1 January lalu.
Kepala BPJS Kesehatan Wonosobo, Prasetya Anang Baja mengatakan, dari 51 ribu jiwa penerima bantuan BPJS Kesehatan pada tahun 2019, 21 ribu diantaranya harus dihentikan pada tahun 2020 akibat dipotongnya anggaran BPJS Kesehatan untuk kalangan tidak mampu.
Dipotongnya anggaran tersebut oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai Anang akibat adanya tiga beban APBD Wonosobo tahun anggaran 2020. Tiga beban APBD tersebut yakni untuk biaya Pilkada, penghasilan Perangkat Desa, dan pembangunan pasar induk Wonosobo yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2020.
Pihaknya mengaku sedang mencari solusi terbaik untuk permasalahan tersebut, dengan menggandeng Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD), harapanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang mendapat bantuan BPJS Kesehatan.
“Kita berkoordinasi dengan Dinsos PMD untuk memilah masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Kedepanya dalam waktu 3 bulan sekali akan dilakukan validasi data sehingga data penerima bantuan akan selalu akurat. Sebenarnya kalau pemerintah ada anggaran permasalahan ini tidak akan terjadi,”katanya.
Terkait tiga beban anggaran Pemda pada 2020 disampaikan Bupati Wonosobo Eko Purnomo pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo dalam rangka penyampaian kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon angaran sementara tahun 2020 bertempat di aula rapat paripurna DPRD Wonosobo beberapa waktu lalu.
Adib Annas M
